Langsung ke konten utama

Diskusi Publik Menuju Pilpres 2014

Pasirputih.-Institute for Regional Development and Studies (IRDeS) bekerjasama dengan MCW (Malang Corruption Watch) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur (JAKORJATIM) pada hari Sabtu (06/06/2014) melakukan diskusi publik dengan Tema "Penguatan Pemantauan Pilpres 2014 menuju Pemilu yang Bersih" bertempat di Hotel Sidomuncul I Pasir Putih Situbondo. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 40 orang yang berasal dari unsur Pimpinan Partai Politik, Akademisi, Organisasi Masyarakat/NGO dan juga beberapa Media Lokal/Nasional.
Gambar 1.1 Diskusi Publik 
Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil pemantauan Pemilu Legislatif 2014 oleh saudara Akmal selaku Koordinator Pemantau Politik Uang dari MCW. Dari hasil pemantauannya di beberapa kota/Kabupaten di Jawa Timur, Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi dalam praktik Politik uang kemudian diperingkat kedua Kabupaten Pasuruan dan posisi ketiga Kabupaten Sidoarjo serta beberapa kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Situbondo yang juga terdapat praktek politik Uang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa warga masyarakat telah memiliki keberanian untuk mengadu meskipun belum mencapai tahapan investigasi. Sementara daerah - daerah lain yang belum tercantum atau tidak ditemukan adanya temuan, bukan berarti bersih dari praktik koruptif, tetapi ada dua Kemungkinan.Pertama, daerah tersebut memang bersih dari praktik-praktik politik uang. Kedua, daerah-daerah tersebut memiliki intensitas intimidasi dan kekerasan yang sangat besar hingga mencegah warga untuk melapor ataupun mengadukan.Temuan-temuan dilapangan sebenarnya sangat banyak, namun tidak semua bisa didokumentasikan karena keterbatasan tenaga pemantau.
1.2 Peserta berasal dari Unsur Parpol,
Akademisi,Ormas/NGO dan Media
Acara Kemudian dilanjutkan dengan Keynote Speaker oleh Bupati Situbondo.Point penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa politik Uang harus segera diberantas agar tidak merusak mental masyarakat. Menurutnya, adanya praktik politik uang bukan karena sistem, tetapi dikarenakan Moral yang kurang baik. Maka dari itu, Kabupaten Situbondo untuk bisa menekan Kemerosotan Moral, dilakukan pendekatan secara keagamaan melalui Pelantunan Sholawat Nariyah Sesuai dengan amanat Ulama Situbondo (Alm) Kiai Haji Sufyan Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Bunga Sletreng Situbondo.
Setelah Keynote Speaker oleh Bapak H. Dadang Wigiarto,S.H, Acara Kemudian dilanjutkan Diskusi Publik dengan Narasumber Saudara Zainuddin dari MCW dan Imam Nawawi dari Panwaslu Kabupaten Situbondo. Dalam  pemaparannya Panwaslu mengatakan bahwa Undang-undang tentang pemilu masih sangat lemah. Sehingga pihak Panwaslu tidak bisa bertindak secara tegas ketika menemukan pelanggaran di Lapangan. Lanjut dia, temuan - temuan tersebut sebenarnya sudah sering dilaporkan oleh masyarakat akan tetapi karena tidak cukup alat bukti, Laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Berbeda halnya dengan Pemaparan Zainuddin, menurutnya Panwaslu dibeberapa daerah dalam melaksanakan pengawasan hanya dalam rangka menggugurkan tugas saja. Pengerahan tenaga dalam pengawasan pesta demokrasi cenderung masih belum begitu maksimal dilakukan. Maka dia merekomendasikan, dalam pilpres mendatang panwaslu harus lebih tegas dalam menindak para pelaksana pemilu ataupun masyarakat yang melakukan praktik Politik Uang agar Demokrasi kita tidak ternodai.

1.3 Session Tanya Jawab
Diskusi menjadi lebih memanas ketika masuk dalam session tanya Jawab. Peserta Diskusi yang sebagian berasal dari Partai politik mempertanyakan kenetralan Panwaslu. Ada juga yang mempertanyakan sekaligus menawarkan diri untuk menjadi Relawan Pemantau Pemilu Presiden Mendatang. Intinya, Semua Elemen Masyarakat menginginkan Pemilu Mendatang menjadi pemilu yang bersih tanpa ada Praktek Money Politik. Mereka semua menginginkan Demokrasi yang Berkeadilan dan mampu mensejahterakan Masyarakat. (SZ/IR/2014) 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kunjungan Menteri Desa Ke Desa Agel

Warga Desa Agel memadati jalan untuk bersalaman langsung dengan Menteri Desa Kunjungan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ke Situbondo merupakan yang pertama sejak dilahirkannya Undang-undang tentang Desa. Desa Agel Kecamatan Jangkar menjadi Tuan Rumah Pada kunjungan kali ini, berdasarkan dari hasil kepakatan dan diskusi para Kepala Desa yang terhimpun dalam Aliansi Kepala Desa Situbondo atau disingkat AKaDS [1] yang didorong oleh IRDeS [2] Situbondo ­ . Konsep Acara Kunjungan tersebut dikemas dalam bentuk Pameran Potensi Desa dengan Tema : “ BUM Desa sebagai Pondasi Membangun Kesejahteraan Masyarakat”. Tujuannya adalah : 1.       Meningkatkan perekonomian Desa; 2.       mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3.       meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Desa; 4.       Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa ...

NODA DEMOKRASI KITA

“Information is an essential underpinning of democracy at every level. At its most general,democracy is  about the ability of individuals to participate effectively in decision-making that affects them.” (Toby Mendel) PARTAI POLITIK : APAKAH MASIH BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN? Dalam pengantar buku “ Freedom of Information : A comparative legal survey”, Toby Mende l mengutip pernyataantentangpentingnyasebuahinformasibagiorganisasi non pemerintah. Bagi mereka i nformasi adalah oksigen bagi demokrasi. Hal ini memang sangat masuk akal, mengingat demokrasi adalah konsep yang mempersilahkan semua warga n egara untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suasana demokratis, maka informasi adalah hal yang mutlak harus dimiliki. Bahkan untuk dapat memilih calon DPR atau kepala desa sekali pun, harus didasari dengan informasi terkait profil dan  track record dar i para calon agar dapat memilih calon yang tepat dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Oleh k...

Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur

Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur Malang. -Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil mengadakan pertemuan pada tanggal 10-12 Maret 2015 bertempat di Kota Batu Malang yang kemudian pertemuan tersebut diberi nama Konferensi Masyarakat Sipil (KMS) Jawa Timur .Tujuan dari konferensi tersebut adalah tersusunnya prioritas isu serta agenda aksi bersama masyarakat sipil guna mewujudkan kualitas demokrasi di Jawa Timur. Berkaitan dengan ini, Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur telah melahirkan beberapa poin agenda aksi yang terdiri dari empat aspek secara umum, yakni L liberalisasi ekonomi, penegakan hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia. Dalam hal Liberalisasi Ekonomi Konferensi Masyarakat Sipil mendesak untuk segera dibentuk UU payung dan Evaluasi Regulasi yang mengancam seluruh sumber-sumber kehidupan. Kemudian mendesak juga untuk segera dilakukan moratorium alih fungsi lahan dan kawasan, tinjau ulang ijin lama, hentikan pemberian ijin baru, berikan apresiasi terhadap inisia...