Training Penguatan Pemantauan Pilpres 2014

Diskusi Bermain Peran

Cendana.-Setelah dilaksanakannya Diskusi Publik yang bertempat di Hotel Sidomuncul I,Rekan - rekan Jaringan melanjutkan dengan kegiatan Training Penguatan Pemantauan Pilpres 2014 yang bertempat di Sekretariat IRDeS Gang Cendana RT/RW : 01/01 Ling. Karang Asem Patokan Situbondo.Kegiatannya dikemas Santai lesehan sambil menikmati Kopi.

Materi pertama tentang tori-teori pemantauan, tahapan pemantauan ,pembagian buku pedoman Advokasi pendidikan dan Pelayanan Publik. Peserta juga menyampaikan beberapa kejadian-kejadian praktik politik uang menjelang pemilu. Praktik tersebut sering terjadi di Panwaslu,KPU,Pemerintah Daerah juga masyarakat. Namun tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten Situbondo terhadap kasus-kasus tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, dilakukan Pembagian peran, ada yang berperan menjadi Penyelenggara KPU, Panwaslu, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Setiap tokoh yang berperan di dalam simulasi tersebut menyampaikan potensi-potensi dan strategi Solusi. Para peserta Kemudian mempresentasikan satu-persatu ke depan sekaligus tanya jawab dan masukan dari peserta yang lain.

Diskusi Simulasi Pemantauan

Keesokan harinya kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi peran, namun berbeda dengan hari sebelumnya. Ada yang menjadi Parpol dengan tugas membuat strategi pemenangan presiden. Kemudian yang berperan sebagai Panwaslu memaparkan juga potensi - potensi masalah dan strategi penyelesaiannya. begitu pula peserta yang berperan menjadi pemerintah daerah dan Masyarakat.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan Penyusunan RTL (Rencana Tindak Lanjut). Beberapa hal yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan dimulai dari tanggal 09 Juni-17 Juli 2014 teman-teman akan melakukan Investigasi pemantauan sejak Masa Kampanye sampai Perhitungan suara.Setiap hari rabu dan minggu, para pemantau harus mengumpulkan data temuan dilapangan. Kemudian setiap hari kamis dan senin tim perumus yang sudah meenyusun laporan, segera melaporkan temuan ke Panwaslu sekaligus Audiensi dengan beberap stake holder terkait.(adm/irdes/2014)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sekolah Demokrasi

13-14 Juni 2015 Proklamasi 1945 merupakan tonggak awal Indonesia menjadi sebuah Negara dengan sistem pemerintahan Demokrasi. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- undang 1945 dan Pancasila yang berbunyi,”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Bentuknyapun beraneka ragam sejak era orde lama hingga era reformasi. Dimulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila hingga saat ini system demokrasi yang menjadi pilihan Indonesia masih belum menemukan bentuk yang paten. Semisal di Amerika Serikat yang dikenal dengan Demokrasi Liberal. Di era orde lama hingga orde baru, pemerintahan cenderung lebih sentralistik. Segala urusan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat/aspirasi sangat dibatasi, bahkan tidak jarang para Aktivis yang melakukan gerakan kritis terhadap pemerintah, mendapatkan ancaman, pengasingan bahkan dibunuh. Militer digunakan oleh penguasa hanya...

Baca selengkapnya

Pola Relasi Kades dan BPD

Proses Musyawarah Warga yang Demokratis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah representasi masyarakat desa yang dilembagakan secara formal dalam lembaga kemasyarakatan desa, merupakan institusi demokratis perwakilan desa, Meskipun bukanlah perlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Menurut UU No. 6 tahun 2014, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedudukannya sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa. Terdapat 2 fungsi BPD yaitu, fungsi hukum/legislasi dan fungsi politik. Pada fungsi hukum, Kewenangannya sebatas membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, tidak ada kewenangan menetapkan peraturan desa. sementara pada Regulasi sebelumnya UU No. 32 tahun 2004, fungsi hukumnya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi Fu...

Baca selengkapnya

Kajian Rutin Anggaran

Rutinitas.- Secara rutin IRDeS melakukan kajian tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran baik dari tingkat Desa,kecamatan hingga Kabupaten. Kajian ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kapasitas anggota dan masyarakat agar perencanaan dan penganggaran di daerah sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif dan Kesetaraan. Selain kajian, IRDeS pada bulan Februari melakukan monitoring musrembangcam di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo.Temuan yang menarik dari monitoring tersebut adalah masih ada kecamatan yang dalam pelaksanaan Musrembangnya belum taat terhadap Regulasi yang diatur dalam Perbup Nomer 01 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan pembangunan ( Musrembangcam ) Kabupaten Situbondo tahun 2014. Artinya bahwa Proses Musrembang dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sejak Pra, Pelaksanaan hingga Pasca pelaksanaan Musrembangcam, ada beberapa hal yang belum dipenuhi ,salah satunya adalah belum meyebarnya ...

Baca selengkapnya