Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi

Situbondo.- Institute for Regional Development and Studies (IRDeS) Situbondo menggelar Survey pendapat masyarakat di Kabupaten Situbondo sebagai wujud kepedulian membangun partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Situbondo tahun 2015. Sebagaimana amanah Undang-undang No.8 tahun 2015 pasal 131 tentang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jejak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Dalam pelaksanaan survey tersebut, IRDeS dibantu oleh beberapa orang Kader Ormas yang ada dikabupaten Situbondo yaitu Fatayat NU, Muslimat NU, Pusdiklat Muhammadiyah, IPNU, HMI, IPPNU, Mar’ah Institute, PPDI, PMII dan beberapa orang relawan Demokrasi dengan target sampel Reponden sebanyak 400 orang yang tersebar di 17 Kecamatan atau di 34 Desa di Kabupaten Situbondo.

Adapun responden yang menjadi sasaran dalam survey ini adalah warga Negara Indonesia yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah mempunyai hak pilih. Sebesar 28% responden berusia antara 26-35 tahun, 27% berusia 36-45, 24% berusia 45-60 tahun dan hanya 14% yang berusia antara 17-25 tahun. Sisanya sebesar 7% berusia lebih dari 60 tahun.

Latar belakang Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah lulusan SD 34% dan yang paling sedikit tidak tamat SD 0,5%. Pekerjaan paling banyak adalah Petani 34,1%, terbanyak kedua bekerja serabutan 28,6%. Walaupun Kabupaten Situbondo masuk kategori daerah yang mempunyai garis pantai terpanjang se-Jawa Timur, hanya 1,2% masyarakat yang mata pencahariannya sebagai Nelayan. Sebanyak 36,6% menyatakan bahwa pengeluaran rata-rata per bulan antara Rp 500.000- Rp 1.000.000, terbesar kedua kurang dari Rp 500.000 yaitu 26,4%.

Tim Peneliti bersama Surveyor Melakukan Analisis Temua

Terdapat 4 Indikator dalam pelaksanaan Survey ini yaitu : Ketertarikan dan Informasi yang diperoleh masyarakat terkait Pilkada Kab. Situbondo tahun 2015, Pendapat tentang Penyelenggara Pilkada Kab. Situbondo tahun 2015, Sumber Informasi terkait Pilkada Kab. Situbondo tahun 2015 dan Isu-isu tentang Pilkada Kab. Situbondo tahun 2015. Keempat Indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan yang hasilnya kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS.

Harapannya dari pelaksanaan survey ini, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Situbondo yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kunjungan Menteri Desa Ke Desa Agel

Warga Desa Agel memadati jalan untuk bersalaman langsung dengan Menteri Desa Kunjungan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ke Situbondo merupakan yang pertama sejak dilahirkannya Undang-undang tentang Desa. Desa Agel Kecamatan Jangkar menjadi Tuan Rumah Pada kunjungan kali ini, berdasarkan dari hasil kepakatan dan diskusi para Kepala Desa yang terhimpun dalam Aliansi Kepala Desa Situbondo atau disingkat AKaDS [1] yang didorong oleh IRDeS [2] Situbondo . Konsep Acara Kunjungan tersebut dikemas dalam bentuk Pameran Potensi Desa dengan Tema : “ BUM Desa sebagai Pondasi Membangun Kesejahteraan Masyarakat”. Tujuannya adalah : 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa ...

Baca selengkapnya

NODA DEMOKRASI KITA

“Information is an essential underpinning of democracy at every level. At its most general,democracy is about the ability of individuals to participate effectively in decision-making that affects them.” (Toby Mendel) PARTAI POLITIK : APAKAH MASIH BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN? Dalam pengantar buku “ Freedom of Information : A comparative legal survey”, Toby Mende l mengutip pernyataantentangpentingnyasebuahinformasibagiorganisasi non pemerintah. Bagi mereka i nformasi adalah oksigen bagi demokrasi. Hal ini memang sangat masuk akal, mengingat demokrasi adalah konsep yang mempersilahkan semua warga n egara untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suasana demokratis, maka informasi adalah hal yang mutlak harus dimiliki. Bahkan untuk dapat memilih calon DPR atau kepala desa sekali pun, harus didasari dengan informasi terkait profil dan track record dar i para calon agar dapat memilih calon yang tepat dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Oleh k...

Baca selengkapnya

Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur

Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur Malang. -Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil mengadakan pertemuan pada tanggal 10-12 Maret 2015 bertempat di Kota Batu Malang yang kemudian pertemuan tersebut diberi nama Konferensi Masyarakat Sipil (KMS) Jawa Timur .Tujuan dari konferensi tersebut adalah tersusunnya prioritas isu serta agenda aksi bersama masyarakat sipil guna mewujudkan kualitas demokrasi di Jawa Timur. Berkaitan dengan ini, Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur telah melahirkan beberapa poin agenda aksi yang terdiri dari empat aspek secara umum, yakni L liberalisasi ekonomi, penegakan hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia. Dalam hal Liberalisasi Ekonomi Konferensi Masyarakat Sipil mendesak untuk segera dibentuk UU payung dan Evaluasi Regulasi yang mengancam seluruh sumber-sumber kehidupan. Kemudian mendesak juga untuk segera dilakukan moratorium alih fungsi lahan dan kawasan, tinjau ulang ijin lama, hentikan pemberian ijin baru, berikan apresiasi terhadap inisia...

Baca selengkapnya