IRDeS

Diskusi Bermain Peran  Cendana.- Setelah dilaksanakannya Diskusi Publik yang bertempat di Hotel Sidomuncul I,Rekan - rekan Jaringan melanjutkan dengan kegiatan Training Penguatan Pemantauan Pilpres 2014 yang bertempat di Sekretariat IRDeS Gang Cendana RT/RW : 01/01 Ling. Karang Asem Patokan Situbondo.Kegiatannya dikemas Santai lesehan sambil menikmati Kopi. Materi pertama  tentang tori-teori pemantauan, tahapan pemantauan ,pembagian buku pedoman Advokasi pendidikan dan Pelayanan Publik. Peserta juga menyampaikan beberapa kejadian-kejadian praktik politik uang menjelang pemilu. Praktik tersebut  sering terjadi di Panwaslu,KPU,Pemerintah Daerah juga masyarakat. Namun tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kabupaten Situbondo terhadap kasus-kasus tersebut.  Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, dilakukan Pembagian peran, ada yang berperan menjadi Penyelenggara KPU, Panwaslu, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Setiap tokoh yang berperan di dalam simulasi te...

Pasirputih.- Institute for Regional Development and Studies (IRDeS) bekerjasama dengan MCW (Malang Corruption Watch) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur (JAKORJATIM) pada hari Sabtu (06/06/2014) melakukan diskusi publik dengan Tema "Penguatan Pemantauan Pilpres 2014 menuju Pemilu yang Bersih" bertempat di Hotel Sidomuncul I Pasir Putih Situbondo. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 40 orang yang berasal dari unsur Pimpinan Partai Politik, Akademisi, Organisasi Masyarakat/NGO dan juga beberapa Media Lokal/Nasional. Gambar 1.1 Diskusi Publik  Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil pemantauan Pemilu Legislatif 2014 oleh saudara Akmal selaku Koordinator Pemantau Politik Uang dari MCW. Dari hasil pemantauannya di beberapa kota/Kabupaten di Jawa Timur, Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi dalam praktik Politik uang kemudian diperingkat kedua Kabupaten Pasuruan dan posisi ketiga Kabupaten Sidoarjo serta beberapa kab...

“Information is an essential underpinning of democracy at every level. At its most general,democracy is  about the ability of individuals to participate effectively in decision-making that affects them.” (Toby Mendel) PARTAI POLITIK : APAKAH MASIH BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN? Dalam pengantar buku “ Freedom of Information : A comparative legal survey”, Toby Mende l mengutip pernyataantentangpentingnyasebuahinformasibagiorganisasi non pemerintah. Bagi mereka i nformasi adalah oksigen bagi demokrasi. Hal ini memang sangat masuk akal, mengingat demokrasi adalah konsep yang mempersilahkan semua warga n egara untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suasana demokratis, maka informasi adalah hal yang mutlak harus dimiliki. Bahkan untuk dapat memilih calon DPR atau kepala desa sekali pun, harus didasari dengan informasi terkait profil dan  track record dar i para calon agar dapat memilih calon yang tepat dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Oleh k...

Rutinitas.- Secara rutin IRDeS melakukan kajian tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran baik dari tingkat Desa,kecamatan hingga Kabupaten. Kajian ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kapasitas anggota dan masyarakat agar perencanaan dan penganggaran di daerah sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif dan Kesetaraan. Selain kajian, IRDeS pada bulan Februari melakukan monitoring musrembangcam di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo.Temuan yang menarik dari monitoring tersebut adalah masih ada kecamatan yang dalam pelaksanaan Musrembangnya belum taat terhadap Regulasi yang diatur dalam Perbup Nomer 01 tahun 2014 tentang  Petunjuk Tekhnis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan pembangunan ( Musrembangcam ) Kabupaten Situbondo tahun 2014. Artinya bahwa Proses Musrembang dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sejak Pra, Pelaksanaan hingga Pasca pelaksanaan Musrembangcam, ada beberapa hal yang belum dipenuhi ,salah satunya adalah belum meyebarnya ...

Jakorjatim.com- Pada tahun ini IRDeS akan melakukan Pemantauan Pemilu Legislatif di Situbondo bekerjasama dengan beberapa Jaringan anti Korupsi Jawa Timur. Hasil pertemuan yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 03 April  2014 yang bertempat di Kantor LBHI Surabaya,membahas tentang model advokasi pemantauan pemilu yaitu melalui tekanan  Politik (Publikasi Media), Peradilan dan Pendidikan Politik. Tahapan pemantauan adalah dimulai dari masa Kampanye,masa tenang, Pungut Hitung dan Rekapitulasi.  Di masa kampanye ada beberapa hal yang bisa diangkat menjadi kasuistik pelanggaran yaitu : Pembagian barang/jasa,mobilisasi pemilih dengan mengumpulkan KTP,Pembagian Uang baik secaa langsung ataupun tidak langsung,Mobilisasi Non Pemilih ( Membawa anak kecil dalam pelaksanaan Kampanye),Pelanggaran Lalu Lintas ( Melakukan Konvoi secara Ugal-ugalan di tengah jalan),Penggunaan Fasilitas negara oleh pejabat/caleg,Kampanye Hitam dan lain-lain. Pada masa tenang yang sering terja...